Simplex Next

CIPANAS, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, bisa tidaknya anggota TNI menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pilkada akan ditentukan oleh undang-undang yang dirancang oleh pemerintah bersama DPR.

"Sekarang yang tentukan itu adalah undang-undang, apakah 2014 nanti bisa menggunakan hak pilihnya. Tentu undang-undang dibuat pemerintah bersama DPR RI dan akan dengar pendapat berbagai kalangan," kata Presiden saat bersilaturahim dengan wartawan di Istana Cipanas Cianjur, Jumat (18/6/2010) sore.

Kepala Negara menyadari adanya kekhawatiran di masa lampau bila TNI memiliki dan menggunakan hak pilihnya maka akan terjadi perpecahan di kalangan internal militer. "Bila berbicara hak asasi politik, di negara lain anggota militer mereka dalam pemilihan umum juga memilih. Memang benar di waktu lalu dikhawatirkan akan terjadi pengkotakan dan perpecahan karena semua punya senjata," katanya.

Meski demikian, bila kedewasaan berpolitik semakin matang, termasuk pemahaman di kalangan militer untuk bisa menjaga jiwa kebersamaan, bukan tidak mungkin anggota militer aktif bisa memiliki hak pilih. "Bila tidak ada lagi hambatan dan permasalahan yang bisa mengganggu kekompakan dan jiwa korsa ia bisa diberikan hak politiknya," tegas Presiden.

Setelah melalui rapat di DPR RI, pemerintah akhirnya menetapkan tarif dasar listrik (TDL) naik 10 persen terhitung per 1 Juli 2010 mendatang bagi pengguna non 450 dan 900 KWh (R1), sementara kenaikan bagi pengguna R1 ditolak oleh DPR.

Jika kenaikan dibatasi pada non-pengguna 450 dan 900, artinya kenaikan ini memang tidak menyentuh langsung masyarakat atau kebutuhan rumah tangga, yang kebanyakan menggunakan listrik 450 dan 900 KWh. Namun, kebijakan ini tetap saja menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat.

Menurut pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tunjung Sulaksono, M.Si, akan ada dampak positif dan negatif dari kebijakan ini. “Meskipun kenaikannya tidak secara langsung menyentuh masyarakat pengguna atau rumah tangga, akan tetapi ada dampak negatif yang ditimbulkan dari kenaikan TDL dan hal ini tetap akan menimpa masyarakat," jelas Tunjung sambil menambahkan paling tidak, tetap akan ada kenaikan biaya dalam bidang usaha atau industri.
"Sehingga ada kemungkinan bahwa beberapa produk di pasaran akan sedikit banyak mengalami kenaikan harga terkait kenaikan TDL tersebut,” ungkapnya di Kampus Terpadu UMY, Rabu (16/6).

Selain itu, ia juga menguraikan jika industri berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau besar yang tergantung pada pasokan listrik PLN sudah pasti akan terpukul dengan kebijakan ini. “Apalagi di Yogyakarta, sebagian besar roda perekonomian masyarakatnya digerakkan oleh usaha pada level ini. Bahkan jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan manajemen pengelolaan aset sebagai kompensasi atas kenaikan TDL, bisa jadi akan banyak usaha yang mengalami kolaps, yang bermuara pada PHK bagi buruh atau karyawan,” jelas Dosen Ilmu Pemerintahan UMY ini.

Lebih lanjut Tunjung menegaskan, kenaikan TDL oleh PLN di Indonesia sudah pasti memicu gejolak. "Hal ini lantaran PLN memonopoli distribusi energi listrik di negeri ini. Monopoli ini mengakibatkan masyarakat tidak punya pilihan ketika harus berlangganan energi listrik," tandasnya.
Akibatnya, berapapun harga yang ditetapkan PLN, masyarakat harus mau menerimanya, suka atau tidak suka.

“Lain ceritanya jika di Indonesia ada beberapa perusahaan yang diperbolehkan masuk sebagai pemain dalam industri pembangkit atau distribusi listrik. Masyarakat akan bisa memilih mana perusahaan yang memberikan tarif paling rasional dan kompetitif,” tutur Tunjung.

Tunjung berujar, alasan PLN bahwa kenaikan ini harus dilakukan sebagai upaya mengurangi subsidi memang beralasan. Subsidi bagi pengguna yang diberikan pemerintah selama ini kepada PLN akan dapat dialihkan bagi kepentingan lain yang lebih mendasar atau strategis. Namun Tunjung menilai, penjelasan tersebut belum cukup tanpa ada transparansi data dan akuntabilitas terkait bagaimana sebetulnya kondisi dan manajemen keuangan dalam tubuh PLN.

“Sebagai sebuah lembaga pelayanan publik, sudah saatnya PLN terbuka untuk menyampaikan laporan keuangannya, sehingga publik dapat menilai apakah PLN sudah melakukan efisiensi. Karena bisa jadi, jangan-jangan membengkaknya subsidi kepada pemerintah kepada PLN bukan karena beaya pelayanan kepada masyarakat, tetapi karena ada inefisiensi dalam tubuh PLN sendiri,” imbuh Tunjung. Meskipun demikian, ia mengatakan ada dampak positif juga dari kebijakan kenaikan TDL ini, antara lain kebijakan ini akan memaksa pengguna untuk lebih berhemat dalam penggunaan energi listrik. Bahkan jika memungkinkan, mereka justru akan mulai mencari energi alternatif sebagai pengganti ketergantungan terhadap listrik dari PLN.

“Ketika kenaikan TDL tidak bisa lagi dihindari, maka sebagai konsekuensinya, PLN harus menaikkan kualitas pelayanannya kepada pelanggan. Semoga responsifitas pelayanan dapat ditingkatkan dan merambah aspek-aspek pelayanan yang lain seiring kenaikan TDL,” harapnya.Setelah melalui rapat di DPR RI, pemerintah akhirnya menetapkan tarif dasar listrik (TDL) naik 10 persen terhitung per 1 Juli 2010 mendatang bagi pengguna non 450 dan 900 KWh (R1), sementara kenaikan bagi pengguna R1 ditolak oleh DPR.

Jika kenaikan dibatasi pada non-pengguna 450 dan 900, artinya kenaikan ini memang tidak menyentuh langsung masyarakat atau kebutuhan rumah tangga, yang kebanyakan menggunakan listrik 450 dan 900 KWh. Namun, kebijakan ini tetap saja menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat.

Menurut pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tunjung Sulaksono, M.Si, akan ada dampak positif dan negatif dari kebijakan ini. “Meskipun kenaikannya tidak secara langsung menyentuh masyarakat pengguna atau rumah tangga, akan tetapi ada dampak negatif yang ditimbulkan dari kenaikan TDL dan hal ini tetap akan menimpa masyarakat," jelas Tunjung sambil menambahkan paling tidak, tetap akan ada kenaikan biaya dalam bidang usaha atau industri.
"Sehingga ada kemungkinan bahwa beberapa produk di pasaran akan sedikit banyak mengalami kenaikan harga terkait kenaikan TDL tersebut,” ungkapnya di Kampus Terpadu UMY, Rabu (16/6).

Selain itu, ia juga menguraikan jika industri berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau besar yang tergantung pada pasokan listrik PLN sudah pasti akan terpukul dengan kebijakan ini. “Apalagi di Yogyakarta, sebagian besar roda perekonomian masyarakatnya digerakkan oleh usaha pada level ini. Bahkan jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan manajemen pengelolaan aset sebagai kompensasi atas kenaikan TDL, bisa jadi akan banyak usaha yang mengalami kolaps, yang bermuara pada PHK bagi buruh atau karyawan,” jelas Dosen Ilmu Pemerintahan UMY ini.

Lebih lanjut Tunjung menegaskan, kenaikan TDL oleh PLN di Indonesia sudah pasti memicu gejolak. "Hal ini lantaran PLN memonopoli distribusi energi listrik di negeri ini. Monopoli ini mengakibatkan masyarakat tidak punya pilihan ketika harus berlangganan energi listrik," tandasnya.
Akibatnya, berapapun harga yang ditetapkan PLN, masyarakat harus mau menerimanya, suka atau tidak suka.

“Lain ceritanya jika di Indonesia ada beberapa perusahaan yang diperbolehkan masuk sebagai pemain dalam industri pembangkit atau distribusi listrik. Masyarakat akan bisa memilih mana perusahaan yang memberikan tarif paling rasional dan kompetitif,” tutur Tunjung.

Tunjung berujar, alasan PLN bahwa kenaikan ini harus dilakukan sebagai upaya mengurangi subsidi memang beralasan. Subsidi bagi pengguna yang diberikan pemerintah selama ini kepada PLN akan dapat dialihkan bagi kepentingan lain yang lebih mendasar atau strategis. Namun Tunjung menilai, penjelasan tersebut belum cukup tanpa ada transparansi data dan akuntabilitas terkait bagaimana sebetulnya kondisi dan manajemen keuangan dalam tubuh PLN.

“Sebagai sebuah lembaga pelayanan publik, sudah saatnya PLN terbuka untuk menyampaikan laporan keuangannya, sehingga publik dapat menilai apakah PLN sudah melakukan efisiensi. Karena bisa jadi, jangan-jangan membengkaknya subsidi kepada pemerintah kepada PLN bukan karena beaya pelayanan kepada masyarakat, tetapi karena ada inefisiensi dalam tubuh PLN sendiri,” imbuh Tunjung. Meskipun demikian, ia mengatakan ada dampak positif juga dari kebijakan kenaikan TDL ini, antara lain kebijakan ini akan memaksa pengguna untuk lebih berhemat dalam penggunaan energi listrik. Bahkan jika memungkinkan, mereka justru akan mulai mencari energi alternatif sebagai pengganti ketergantungan terhadap listrik dari PLN.

“Ketika kenaikan TDL tidak bisa lagi dihindari, maka sebagai konsekuensinya, PLN harus menaikkan kualitas pelayanannya kepada pelanggan. Semoga responsifitas pelayanan dapat ditingkatkan dan merambah aspek-aspek pelayanan yang lain seiring kenaikan TDL,” harapnya.

Aku mencari diriku dalam kegelapan malam, dalam setiap lorong itu tidak ku temukan apapun selain sunyi dan gelap.
Sendiri, dalam kesepian dan kesendirian.

Kesendirian yang sempurna.

Ada sesuatu yang hilang nampaknya.
Merasa kehilangan yang tak pernah dimiliki adalah sunyi yang tersembunyi.

Mencoba mengejar bayangan yang sekelebat datang ketika hujan datang. Demikian mempesonanya hujan, hingga tiap jiwa menyatu untuk berbagi dalam senyum bahagia dan kehangatan. Tiap menit hilang begitu saja sedangkan diri ini tak mampu mengembalikan waktu pada tempatnya sediakala.

Aku maunya begini, kau maunya begitu. Kita tak pernah bertemu…(simponi indah ala musikus)

Memaafkan adalah tidak sesulit yang kita pikirkan. Memaafkan ialah hanya memberikan sedikit tempat dihatimu. Memaafkan adalah memberi sedikit ruang untuk rasa benci. Demikian seharusnya dan semestinya.

Andaikan saja aku mampu melakukan, maka aku tak akan pernah merasakan sepi juga sendiri. Karena pada hakekatnya sendiri dan sepi ada karena sejauh mana kita memandang sesuatu itu.

Jika kita berfikir bahwa kita bisa memaafkan, bisa membenci, sendiri, menangis ataupun tertawa dalam bingkai indahnya kebersamaan. Maka hal itulah yang kan terjdi. Bukan lagi kesendirian yang sempurna, tapi kebersamaan yang sempurna dan menajubkan.

PALEMBANG, Ampera-Online : IAIN Raden Fatah Palembang merupakan salah satu perguruan tinggi yang terletak dikota Palembang. Dewan Penasehat Mahasiswa (DPM) telah sampai pada agenda akhir dari masa jabatan mereka, yakni Mengadakan Kongres Mahasiswa Mahasiswa Institut (KMI).

Kongres ini dilaksanakan di Auditorium kampus dari 11 - 12 juni 2010. Adapun agenda yang dibahas dalam kongres ini dibagi menjadi  4 sidang pleno yaitu ; pembahasan tatib, pandangan hasil revisi konstitusi organisasi mahasiswa (Ormawa), pembahasan hasil revisi Ormawa oleh DPM IAIN dan pengesahan revisi Ormawa.

Kongres ini dihadiri 57 peserta yang terdiri dari perwakilan tiap-tiap UKMK, BEM dan DPM. Namun pada hari pertama kongres ini hanya dihadiri oleh 36 orang peserta. Dalam sambutanya Dr. H. Romli, SA. MA menegaskan "mesti ada perubahan yang lebih baik, efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktu tanpa melanggar ketentuan yang berlaku di IAIN dan untuk semua kepentingan mahasiswa".

"Mau dibawa Kemana Kampus kita, AD RT Ormawa yang tidak jelas, maka organisasi mahasiswa adalah wadah pembelajaran bagi kader bangsa maka harus benar-benar mengikuti sistem yang baik pula, saya akan memperjuangkan Pembaharuan secara totalitas yang berdiri diatas dan semua golongan untuk IAIN Raden Fatah" papar M. Hasbi peserta kongres.

Kongres ini beragendakan untuk merevisi dan memperbaiki student goverment yang lebih  baik menuju kampus yang lebih baik. "Kita akan mencari konstitusi yang ideal untuk IAIN Raden Fatah agar tidak lagi mesti lirik sana sini" tegas Alim Muslimin Ketua DPM IAIN. [FRQ]

PALEMBANG, Ampera-Online : Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pemboikotan Rezim Munafiq (KPRM) IAIN Raden Fatah Palembang yang terdiri dari PMII Komisariat IAIN Raden Fatah Palembang, HMI Korkom IAIN Raden Fatah, LDK (Lingkar Demokrasi Kampus) dan FMPK mendatangi kantor rektorat IAIN Raden Fatah Palembang, (19/6).

Meraka melakukan long march keliling kampus berorasi dan membagikan selebaran, aksi yang dimulai pukul 09.35 ini berjalan cukup alot. Massa yang menuntut ketidak siapan KPRM dalam menyelenggarakan pemilu raya ini, menilai adanya indikasi kecurangan demi kepentingan satu golongan.

"Mengapa KPRM dibentuk terlebih  dahulu, mengapa kongres mahasiswa setelah dibentuknya KPRM, bagaimana dengan hasil kongres yang telah disepakati namun baru akan diberlakukan Januari 2011, ada apa dengan  semua ini kawan-kawan” tegas Adi Putra (20) dalam orasi nya.

Massa yang dua kali merangsek masuk untuk menyegel kantor KPRM dihalau oleh pihak rektorat dan ahirnya berdialog dengan pihak rektorat. Selain itu massa aksi telah menemukan kejanggalan dalam penetapan jumlah suara pendukung tiap-tiap fakultas.

“Jadi KPRM hingga saaat ini belum mendapatkan data yang valid mengenai jumlah DPT yang ada dikampus ini”, lanjutnya.

Menyikapi hal ini Azwar Arifin (23) ketua KPRM saat di temui oleh Ampera-Online menjelaskan "Kami akui hingga saat ini DPT yang kami dapat baru empat fakultas, ini karena susahnya birokrasi kampus. Berdasarkan hasil rapat KPRM mereka memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran hingga tanggal 23 Juni 2010".

"Kami akui memang ada kekeliruan dalam masalah ini, tapi tolong saya mohon pengertianya" ujar Drs. H. Romli, SA. MA (58) Pembantu Rektor III. Akhirnya PR III meminta massa aksi untuk melaksanakan sholat dzuhur terlebih dahulu karena sudah masuk waktu dzuhur.

Massa yang geram meninggalkan kantor rektorat, lalu menyisir semua spanduk dan atribut KPRM di sekitaran kampus dan membakarnya didepan gerbang gedung rektorat. Setelah melaksanakan sholat dzuhur massa aksi kembali mendatangi rektorat dan melakukan orasi. dalam dialog yang kedua ini PR III menawarkan : 1. Untuk  saat ini KPRM dibekukan 2. PR III akan  melakukan Rapat Pimpinan yang nantinya akan dihadiri oleh rektor dan seluruh pembantu dekan III pada hari Senin 21 Juni 2010 guna membahas masalah Ormawa dan KPRM.

Akhirnya mahasiswa menyepakati tawaran itu dan meminta PR III memberikan garansi atas tawaran itu. "Saya yang akan mengaaransi itu semua" tegas PR III IAIN Raden Fatah Palembang. Akhirnya massa aksi membubarkan diri dengan tertib sembari mengultimatum jika tidak sesuai dengan tuntutan, mereka akan kembali dengan massa yang lebih besar. [R1Q]

Senin pukul 23:47, 

Rasanya sudah tidak ada perdebatan lagi bagi setiap kalangan bahwa demokrasi adalah kebutuhan kolektif yang amat penting bagi masyarakat sebuah negara pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, mengingat demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang sangat pro terhadap rakyat.
Maka berdasarkan UUD 1945, pasal 28. Kemudian menimbang UUD itu, maka ternyata masih banyak point penting yang perlu kita kritisi masalah demokrasi di Indonesia yang belum dimplementasikan secara aplikatif, oleh pemerintah yang sedang berkuasa.
Sebenarnya istilah demokrasi selalu penting sejak dahulu. Setelah perang dunia ke dua, negara-negara liberal seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa maupun negara-negara sosialis di Eropa timur sama-sama menggunakan demokrasi sebagai tema rujukan pengorganisasian masyarakat dan negara mereka. Di Indonesia pun, rezim yang ada pada suatu masa disebut demokrasi, mulai dari demokrasi liberal tahun 1950-an, demokrasi terpimpin akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, dan demokrasi pancasila setelah itu.
Disetiap era kepemimpinan selalu terbit mimpi, rakyat selalu merasa zaman baru telah tiba. Dan disetiap ujungnya selalu ada huru hara dan malapetaka, elit bertikai, rakyat terlibat, lalu menjadi korban, euforia era baru akan selalu mewarnai perjalanan bangsa ini, politik bumi hangus yang selalu memulai dan tak mau melajutkan meskipun baik, mereka yang menguasai perekonomian negri akan terus berpesta pora tanpa akhir, bahkan mewariskannya. Tinggallah rakyat tetap sengsara, dan hanya dilirik saat pemilu.
Selama bebarapa dekade yang lalu telah terjadi kenaikkan-kenaikan BBM yang diputuskan secara sepihak oleh elit penguasa tanpa ada kejelasan terhadap rakyat, mahasiswa turun ke jalan membuat tuntutan hanya ditanggapi apatis oleh elit penguasa dan menyuruh para aparat keamanan untuk memebubarkan aksi mereka secara brutal, apakah ini yang disebut dengan demokrasi yang sejatinya bebas untuk berbicara mengeluarkan aspirasi.
Apa mau dikata nasi sudah menjadi bubur sekarang negara kita berada pada ponit of return, reformasi yang kita gembar-gemborkan dan mengharap sistem demokrasi yang optimal ternyata hanyalah proses transisi menuju “demokrasi” ala otoritarianisme orde baru.
Dari masalah yang begitu kompleks menggelayuti bumi pertiwi ini secara signifikan, dapat kita lihat bahwa demokrasi di negri ini ditunggagi oleh stakeholders atau hanyalah kepentingan kantong para elit penguasa dan sama sekali tidak pro terhadap rakyat, padahal sejatinya demokrasi itu adalah pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat, maka sudah seyogyanya pemerintahan itu dari, oleh, dan untuk rakyat.
Maka menurut hemat saya logika demokrasi adalah logika partisipasi aktif rakyat. Secara teoristis, dapat dikatakan bahwa dalam rezim demokrasi,pola interaksi antara state dan society sangat dinamis. Atau dengan kata lain, terjadi suatu interaksi dua arah antara state dan society baik dalam proses pengambilan keputusan (policy making), maupun pada tahap implementasi kebijakan (policy implementation). Sehingga keputusan yang diambil oleh negara, secara prinsipal merupakan persenyawaan antara tuntutan society dari kepentingan pihak state itu sendiri. Jadi kalaupun negara secara legal formal memiliki otoritas menjatuhkan ‘palu’akhir atas berbagai keputusan, namun perannya dalam pengambilan keputusan itu lebih sebagai mediator atas kompleksitas kepentingan dari masyarakat.